• Visa kunjungan hanya boleh digunakan sesuai tujuan kunjungan, bukan untuk bekerja aktif.
• Aktivitas seperti rapat, negosiasi, dan kunjungan bisnis berbeda dari bekerja harian di perusahaan.
• WNA yang mulai bekerja tanpa izin yang tepat dapat menghadapi risiko tindakan administratif keimigrasian.
• Perusahaan juga berisiko jika membiarkan WNA bekerja tanpa dasar izin yang sesuai.
• Pemeriksaan awal membantu menentukan apakah perlu visa kerja, ITAS, RPTKA, atau penyesuaian izin lain.

Visa kunjungan sering dipakai WNA untuk masuk ke Indonesia dalam rangka wisata, rapat, kunjungan bisnis, negosiasi, atau melihat peluang kerja sama. Namun, visa kunjungan bukan izin untuk bekerja aktif di perusahaan Indonesia. Batas ini penting dipahami sejak awal, terutama jika WNA mulai membantu operasional, datang ke kantor setiap hari, menerima arahan kerja, atau menerima pembayaran dari pihak di Indonesia.

Masalah biasanya muncul karena perusahaan menganggap aktivitas “membantu sebentar” masih aman. Padahal, dari sisi kepatuhan, yang dilihat bukan hanya nama visanya. Yang dilihat juga adalah kegiatan nyata yang dilakukan WNA selama berada di Indonesia.

Mengapa Visa Kunjungan Tidak Sama dengan Izin Kerja?

Visa kunjungan dibuat untuk kegiatan kunjungan. Dalam kategori tertentu, WNA dapat melakukan kegiatan bisnis seperti menghadiri rapat, melakukan pembicaraan, negosiasi, menandatangani perjanjian bisnis, atau mengecek barang di kantor, pabrik, dan tempat produksi. Namun, aktivitas tersebut tetap berbeda dari bekerja sebagai bagian dari operasional perusahaan.

Jika WNA mulai menjalankan fungsi kerja, menerima instruksi rutin, menangani klien, mengelola tim, menjaga toko, mengajar, membuat laporan operasional, atau menjalankan peran yang seharusnya dilakukan oleh pekerja, situasinya dapat berubah. Aktivitas tersebut bisa dinilai sebagai pekerjaan, bukan sekadar kunjungan bisnis.

Perbedaan kunjungan bisnis dan bekerja

Kunjungan bisnis biasanya bersifat singkat, terbatas, dan tidak masuk ke pekerjaan harian perusahaan. Misalnya, menghadiri rapat dengan calon mitra, membahas kontrak, melakukan pengecekan fasilitas, atau mengikuti diskusi internal sebagai tamu.

Bekerja biasanya terlihat dari pola yang lebih aktif dan rutin. Misalnya, WNA punya jadwal kerja, menerima tugas dari perusahaan, memakai email perusahaan, memberi instruksi kepada staf, melayani pelanggan, atau menerima imbalan atas kegiatan yang dilakukan di Indonesia.

Batas Aktivitas yang Umumnya Masih Masuk Kunjungan

Perusahaan perlu membedakan antara aktivitas yang bersifat kunjungan dan aktivitas yang sudah masuk wilayah kerja. Batasnya tidak selalu terlihat dari satu kegiatan saja. Karena itu, konteks perlu dilihat secara menyeluruh.

• Menghadiri rapat bisnis dengan calon mitra atau perusahaan terkait.
• Melakukan pembahasan atau negosiasi kontrak.
• Menandatangani dokumen bisnis sesuai tujuan kunjungan.
• Melakukan kunjungan lokasi, pabrik, kantor, atau tempat produksi.
• Mengikuti diskusi terbatas tanpa mengambil peran operasional harian.
• Melakukan kegiatan wisata, kunjungan keluarga, atau kegiatan lain sesuai jenis visa.

Daftar di atas tetap perlu dicocokkan dengan jenis visa yang digunakan. Tidak semua visa kunjungan memiliki ruang kegiatan yang sama. Karena itu, sebelum mengundang WNA, perusahaan sebaiknya mengecek kategori visa yang paling sesuai dengan tujuan kedatangannya.

Kapan Aktivitas Mulai Berisiko Dianggap Bekerja?

Aktivitas WNA dapat berisiko jika sudah menyerupai hubungan kerja atau keterlibatan operasional. Risiko ini bisa muncul meskipun perusahaan belum membuat kontrak kerja tertulis. Pemeriksa biasanya dapat melihat dari bukti kegiatan, komunikasi, jadwal, pembayaran, hingga peran WNA di lapangan.

Tanda-tanda aktivitas yang perlu diwaspadai

Beberapa tanda berikut perlu diperiksa dengan hati-hati. Satu tanda saja belum tentu selalu berarti pelanggaran. Namun, jika beberapa tanda muncul bersama, perusahaan perlu segera meninjau status izin WNA tersebut.

• WNA datang ke kantor, toko, pabrik, atau proyek secara rutin.
• WNA memiliki jabatan operasional dalam struktur perusahaan.
• WNA memberi instruksi langsung kepada karyawan lokal.
• WNA menangani pekerjaan teknis atau pelayanan pelanggan.
• WNA memakai fasilitas kerja perusahaan untuk tugas harian.
• WNA menerima gaji, komisi, honor, atau imbalan dari pihak di Indonesia.
• WNA menggantikan fungsi pekerja yang seharusnya memiliki izin kerja.

Poin yang sering terlewat adalah imbalan. Dalam ketentuan visa kunjungan tertentu, orang asing dengan izin tinggal dari visa tersebut dilarang menjual barang atau jasa atau menerima imbalan, upah, atau sejenisnya atas kerja atau usahanya dari perorangan maupun korporasi di Indonesia.

Perbandingan Aktivitas Aman dan Aktivitas Berisiko

Tabel berikut dapat membantu perusahaan melihat perbedaan umum antara kunjungan bisnis dan pekerjaan aktif. Tabel ini bukan pengganti pemeriksaan hukum, tetapi dapat menjadi alat awal untuk menilai risiko.

Situasi	Umumnya Masih Kunjungan	Mulai Berisiko Dianggap Bekerja
Rapat bisnis	Hadir untuk diskusi, negosiasi, atau penandatanganan dokumen.	Mengambil keputusan operasional harian atau memimpin tim secara rutin.
Kunjungan lokasi	Meninjau kantor, pabrik, proyek, atau fasilitas produksi.	Mengawasi pekerjaan lapangan atau memberi instruksi teknis langsung.
Pelatihan atau demonstrasi	Menjelaskan produk atau proses secara terbatas sesuai agenda kunjungan.	Mengajar, melatih, atau menjalankan pekerjaan sebagai tugas berulang.
Keterlibatan di kantor	Datang sesekali sebagai tamu bisnis.	Memiliki meja kerja, akun kerja, jadwal rutin, dan tanggung jawab harian.

Risiko Hukum Jika WNA Bekerja Tanpa Izin yang Tepat

Risiko tidak hanya ditanggung oleh WNA. Perusahaan, penjamin, dan pihak yang mengundang juga dapat ikut terdampak. Undang-Undang Keimigrasian mengatur bahwa izin tinggal diberikan sesuai visa yang dimiliki, dan izin tinggal kunjungan dapat berakhir jika dibatalkan atau jika WNA dikenai deportasi. Sumber: imigrasi.go.id

Risiko bagi WNA

WNA dapat menghadapi pemeriksaan, pembatalan izin tinggal, tindakan administratif keimigrasian, deportasi, atau kesulitan masuk kembali ke Indonesia. Risiko ini dapat berdampak pada rencana kerja, reputasi profesional, dan hubungan dengan perusahaan yang mengundang.

Risiko bagi perusahaan

Perusahaan dapat menghadapi gangguan operasional, pemeriksaan kepatuhan, risiko reputasi, dan hambatan saat mengajukan izin untuk TKA lain di masa depan. Jika WNA adalah calon direktur, konsultan, teknisi, atau tenaga ahli penting, masalah izin dapat menghambat proyek yang sedang berjalan.

Risiko bagi penjamin atau sponsor

Dalam aturan keimigrasian, penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di Indonesia. Karena itu, penjamin perlu tahu kegiatan WNA sejak awal, bukan hanya membantu surat undangan. Jika kegiatan berubah dari kunjungan menjadi pekerjaan, status izin juga perlu ditinjau ulang.

Hubungannya dengan RPTKA dan Izin Tinggal Terbatas

Jika perusahaan memang membutuhkan WNA untuk bekerja, jalurnya perlu disiapkan dengan benar. Dalam konteks penggunaan tenaga kerja asing, PP No. 34 Tahun 2021 mengatur kewajiban dan larangan pemberi kerja TKA, pengesahan RPTKA, penerbitan izin tinggal bagi TKA, pelaporan, pengawasan, dan sanksi administratif. Sumber: peraturan.bpk.go.id

Permenaker No. 8 Tahun 2021 juga menjelaskan bahwa TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia, dan RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu. Sumber: jdih.kemnaker.go.id

Dengan kata lain, jika WNA akan bekerja, perusahaan perlu mengecek apakah diperlukan RPTKA, visa kerja, dan Izin Tinggal Terbatas. Jangan menunggu sampai WNA sudah aktif bekerja. Proses sebaiknya dimulai sebelum kegiatan kerja dimulai.

Apakah Visa Kunjungan Bisa Dialihkan ke ITAS?

Dalam kondisi tertentu, izin tinggal kunjungan dapat dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal Terbatas. Namun, tidak semua izin tinggal kunjungan bisa dialihkan. Imigrasi menjelaskan bahwa ITK yang berasal dari Visa on Arrival dan Bebas Visa Kunjungan tidak dapat dialihstatuskan menjadi izin tinggal lain. Sumber: imigrasi.go.id

Karena itu, perusahaan perlu mengecek sejak awal jenis visa yang dipakai WNA. Jangan berasumsi bahwa semua visa kunjungan bisa diperbaiki di tengah jalan. Jika dari awal tujuannya bekerja, lebih aman menyiapkan jalur izin kerja yang sesuai.

Pengalaman dalam Menangani Kepatuhan WNA dan TKA

JHY Legal menangani imigrasi, corporate action, dan regulatory licensing dengan pendekatan yang tidak berhenti pada pengisian formulir. Dalam kasus WNA yang datang dengan visa kunjungan, pemeriksaan biasanya dimulai dari tujuan kedatangan, hubungan dengan perusahaan, rencana aktivitas, status sponsor, serta apakah ada unsur pekerjaan. Area ini sering bersinggungan dengan Investor KITAS / KITAP, Expatriate Work Permit (RPTKA), Multiple Entry Visa, compliance audit untuk tenaga kerja asing, perubahan direksi & komisaris, NIB & OSS compliance, perizinan sektoral, dan izin operasional. Dalam praktik, masalah sering muncul karena dokumen terlihat sederhana, tetapi kegiatan di lapangan sudah berubah. Misalnya, WNA awalnya datang untuk rapat, lalu diminta membantu operasional, melatih staf, atau mewakili perusahaan. Dengan memetakan risiko sejak awal, perusahaan dapat memilih jalur visa dan izin tinggal yang lebih tepat sebelum kegiatan berjalan terlalu jauh.

Checklist Sebelum Mengundang WNA ke Indonesia

Sebelum mengirim undangan atau membuat jadwal kedatangan, perusahaan dapat menggunakan checklist sederhana berikut.

• Tentukan tujuan kedatangan WNA secara jelas.
• Cek jenis visa yang sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan.
• Pastikan WNA tidak diminta bekerja sebelum izin yang tepat selesai.
• Hindari pemberian honor, komisi, atau imbalan jika visa tidak mengizinkan.
• Pastikan sponsor atau penjamin memahami tanggung jawabnya.
• Simpan agenda, surat undangan, dan dokumen pendukung secara rapi.
• Jika kegiatan berubah menjadi pekerjaan, segera tinjau kebutuhan RPTKA, visa kerja, dan ITAS.

JHY Legal dapat membantu perusahaan menilai apakah aktivitas WNA masih berada dalam batas kunjungan atau sudah perlu jalur izin kerja. Pemeriksaan seperti ini penting terutama untuk perusahaan yang sering menerima calon investor, konsultan asing, teknisi, trainer, direktur asing, atau tenaga ahli dari luar negeri.

Penutup

Visa kunjungan dapat menjadi alat yang tepat untuk kebutuhan bisnis singkat, seperti rapat, negosiasi, kunjungan lokasi, atau pembahasan kerja sama. Namun, visa ini tidak boleh dipakai sebagai jalan pintas untuk mulai bekerja di Indonesia tanpa izin yang sesuai.

Bagi perusahaan, persiapan yang rapi membantu mencegah risiko pemeriksaan, deportasi, pembatalan izin, dan gangguan operasional. Lebih baik mengecek aktivitas sejak awal daripada memperbaiki masalah setelah WNA sudah aktif bekerja.

Langkah praktis yang bisa dilakukan sekarang adalah membuat daftar kegiatan WNA selama berada di Indonesia. Pisahkan mana yang bersifat kunjungan dan mana yang sudah menyerupai pekerjaan. Jika ada area yang belum jelas, lakukan pemeriksaan izin sebelum surat undangan, kontrak, atau jadwal kerja disepakati.

Silakan pelajari ketentuan penggunaan informasi dalam Disclaimer JHY Legal untuk memahami batasan atas konten yang kami publikasikan.