“NIB adalah identitas. Tapi di banyak sektor, identitas saja tidak cukup — Anda juga butuh izin dari instansi yang berwenang mengawasi sektor tersebut sebelum bisa benar-benar beroperasi.”

Persetujuan sektoral adalah lapisan perizinan yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang bergerak di bidang usaha tertentu di luar NIB yang diterbitkan oleh sistem OSS. Banyak pelaku usaha, terutama investor asing yang baru masuk ke pasar Indonesia, yang tidak menyadari keberadaan lapisan ini sampai NIB sudah di tangan dan mereka siap beroperasi. Baru di saat itulah mereka menemukan bahwa ada satu atau lebih izin tambahan dari kementerian atau lembaga sektoral yang harus diperoleh terlebih dahulu.

Kondisi ini tidak terjadi karena sistem perizinan Indonesia tidak jelas. Ini terjadi karena izin sektoral memang berada di lapisan yang berbeda dari OSS dan tidak semua informasi tentangnya tersedia dalam satu tempat yang mudah ditemukan.

Mengapa Izin Sektoral Diperlukan di Luar NIB?

Sistem OSS RBA (Online Single Submission berbasis Risiko) dirancang untuk menjadi pintu masuk tunggal bagi sebagian besar perizinan usaha di Indonesia. Namun ada bidang-bidang usaha yang dampak operasionalnya terhadap masyarakat sangat signifikan mulai dari kesehatan publik, stabilitas keuangan, keselamatan konsumen, atau keamanan nasional sehingga negara tidak bisa hanya mengandalkan klasifikasi risiko OSS sebagai satu-satunya mekanisme pengawasan.

Untuk bidang-bidang itulah otoritas sektoral yang berwenang seperti OJK untuk sektor keuangan, atau BPOM untuk pangan dan farmasi diberikan mandat untuk menetapkan standar dan menerbitkan izin tersendiri yang berlaku di atas atau paralel dengan izin OSS. Izin sektoral ini bukan duplikasi dari NIB. Keduanya melayani fungsi yang berbeda dan diterbitkan oleh instansi yang berbeda.

JHY Legal secara rutin membantu klien mengidentifikasi izin sektoral yang berlaku untuk bidang usaha mereka sejak tahap perencanaan jauh sebelum proses OSS dimulai karena ini adalah informasi yang langsung memengaruhi timeline operasional.

Sektor Keuangan dan Perbankan

Ini adalah salah satu sektor dengan lapisan izin sektoral paling ketat di Indonesia. Semua pelaku usaha di sektor jasa keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, manajer investasi, fintech yang mengelola dana nasabah, dan lembaga keuangan non-bank lainnya wajib mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum bisa menjalankan kegiatan usahanya.

Proses perizinan OJK berbeda secara signifikan dari proses OSS. Ada persyaratan modal minimum yang spesifik, persyaratan kompetensi pengurus, fit and proper test untuk direktur dan komisaris, serta pengajuan rencana bisnis yang akan dievaluasi secara substantif. Durasi prosesnya juga jauh lebih panjang dibandingkan penerbitan NIB bisa memakan waktu beberapa bulan hingga lebih dari satu tahun tergantung jenis lisensi yang diajukan.

Sektor Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan

Klinik, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya memerlukan izin dari Kementerian Kesehatan serta izin operasional dari pemerintah daerah. Persyaratannya mencakup standar fasilitas fisik, ketersediaan tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik, dan prosedur operasional yang memenuhi standar yang ditetapkan Kemenkes.

Untuk investor asing yang ingin masuk ke sektor ini, ada lapisan tambahan berupa verifikasi DPI (Daftar Positif Investasi) untuk memastikan kepemilikan asing diizinkan dan dalam proporsi berapa.

Produk kesehatan dan alat medis

Perusahaan yang memproduksi atau mengimpor produk kesehatan dan alat medis memerlukan izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Proses ini terpisah sepenuhnya dari OSS dan memerlukan pengujian produk serta dokumentasi teknis yang lengkap. (Sumber: pom.go.id)

“Di sektor kesehatan, izin sektoral bukan formalitas tambahan. Ini adalah mekanisme perlindungan publik yang memastikan standar keselamatan pasien terpenuhi sebelum sebuah fasilitas diizinkan beroperasi.”

Sektor Pangan

Perusahaan yang memproduksi, mengimpor, atau mendistribusikan produk pangan olahan di Indonesia wajib mendapatkan izin edar dari BPOM. Ini berlaku untuk produk yang akan diedarkan secara komersial bukan untuk konsumsi pribadi.

Prosesnya mencakup pengujian produk, verifikasi fasilitas produksi, dan pemeriksaan kelengkapan label. Untuk produk impor, ada proses registrasi produk yang perlu dilakukan sebelum produk bisa masuk ke pasar Indonesia.

Selain izin dari BPOM, beberapa jenis usaha pangan juga memerlukan sertifikasi halal dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) untuk produk tertentu yang diwajibkan oleh regulasi.

Sektor Telekomunikasi dan Teknologi Informasi

Perusahaan yang menyediakan layanan telekomunikasi, mengoperasikan infrastruktur jaringan, atau menggunakan spektrum frekuensi radio memerlukan izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Jenis izin yang diperlukan bervariasi tergantung pada jenis layanan:

• Penyelenggara jaringan telekomunikasi memerlukan Izin Penyelenggaraan Jaringan.
• Penyelenggara jasa telekomunikasi memerlukan Izin Penyelenggaraan Jasa.
• Penggunaan spektrum frekuensi radio memerlukan Izin Stasiun Radio (ISR) atau Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR).
• Platform digital tertentu mungkin diwajibkan untuk mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kominfo.

Untuk investor asing di sektor ini, penting juga untuk memeriksa batasan kepemilikan asing yang berlaku — sektor telekomunikasi memiliki ketentuan DPI yang perlu diperhatikan dengan cermat.

Sektor Pertambangan dan Energi

Kegiatan usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, serta energi terbarukan memerlukan izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Jenis izin utama yang berlaku antara lain:

• IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk kegiatan eksplorasi dan produksi mineral dan batubara.
• Kontrak Kerja Sama atau Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk wilayah tertentu.
• Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk pembangkitan listrik.
• Izin usaha terkait untuk distribusi, transmisi, dan penjualan tenaga listrik.

Proses mendapatkan izin di sektor ini sangat bergantung pada lokasi dan skala operasi yang direncanakan dan sering kali memerlukan koordinasi dengan pemerintah daerah di samping Kementerian ESDM.

Sektor Konstruksi dan Properti

Perusahaan jasa konstruksi di Indonesia wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Sertifikat ini berbeda dari NIB dan menjadi syarat untuk bisa mengikuti tender proyek pemerintah maupun mengerjakan proyek swasta berskala tertentu.

Untuk pengembang properti, ada izin lokasi, izin mendirikan bangunan (IMB atau yang kini dikenal sebagai PBG — Persetujuan Bangunan Gedung), dan izin-izin terkait tata ruang yang perlu diperoleh dari pemerintah daerah sebelum proyek bisa dimulai.

Checklist Awal: Pertanyaan yang Perlu Dijawab Sebelum Memulai

Sebelum memulai proses perizinan untuk bisnis Anda, ada beberapa pertanyaan dasar yang perlu dijawab untuk mengetahui apakah ada izin sektoral yang berlaku:

• Apakah bidang usaha Anda termasuk dalam sektor yang diawasi oleh otoritas sektoral khusus — keuangan, kesehatan, pangan, telekomunikasi, pertambangan, atau konstruksi?
• Apakah produk atau layanan yang akan Anda tawarkan langsung berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, atau keuangan konsumen?
• Apakah bidang usaha Anda memerlukan penggunaan sumber daya alam atau infrastruktur yang diregulasi oleh negara?
• Untuk investor asing: apakah ada batasan kepemilikan asing dalam DPI untuk sektor yang Anda masuki?

Jika jawaban atas salah satu pertanyaan di atas adalah ya, kemungkinan besar ada izin sektoral yang perlu diurus di luar proses OSS.

Pengalaman JHY Legal dalam Navigasi Izin Sektoral

JHY Legal adalah firma advisory hukum yang berfokus pada imigrasi, corporate action, dan regulatory licensing di Indonesia. Dalam konteks izin sektoral, kami membantu klien mengidentifikasi seluruh izin yang diperlukan berdasarkan bidang usaha dan skala operasi yang direncanakan termasuk izin-izin yang tidak langsung terlihat dari tampilan sistem OSS. Kami mengkoordinasikan proses pengajuan izin sektoral dengan proses OSS sehingga keduanya berjalan secara paralel dan tidak ada yang menjadi bottleneck. Untuk PT PMA, kami mengintegrasikan pemeriksaan DPI ke dalam pemetaan izin ini agar tidak ada hambatan kepemilikan asing yang ditemukan terlambat.

Rencanakan Izin Sektoral Sebelum Menentukan Jadwal Operasional

Proses mendapatkan izin sektoral sering kali jauh lebih panjang dari proses mendapatkan NIB bisa berminggu-minggu hingga berbulan-bulan tergantung jenis izin dan instansi yang berwenang. Ini berarti jadwal kapan perusahaan bisa mulai beroperasi harus mengacu pada kapan izin sektoral selesai, bukan kapan NIB terbit.

Langkah paling praktis yang bisa dilakukan sekarang: identifikasi kode KBLI utama untuk bisnis Anda, lalu periksa apakah ada instansi sektoral yang berwenang mengawasi bidang usaha tersebut. Dari sana, Anda sudah bisa memperkirakan apakah timeline operasional yang Anda rencanakan realistis atau perlu disesuaikan.

Untuk pemetaan yang lebih menyeluruh terutama jika bisnis Anda beroperasi di persimpangan beberapa sektor atau melibatkan kepemilikan asing yang perlu diverifikasi dalam DPI — JHY Legal siap membantu menyusun gambaran perizinan yang lengkap dan akurat sejak tahap perencanaan awal.